Denpasar, Bali – Anggota DPRD Bali secara proaktif mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses pembangunan fasilitas publik di seluruh wilayah provinsi. Ajakan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif warga sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kolaborasi antara legislatif dan publik diharapkan dapat memastikan setiap proyek pemerintah memberikan manfaat optimal.
Pembangunan fasilitas publik, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, hingga sarana pariwisata, merupakan investasi besar dari APBD yang harus dijaga kualitas dan efisiensinya. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyimpangan, keterlambatan, atau bahkan praktik korupsi bisa saja terjadi. Oleh karena itu, suara dan mata masyarakat di lapangan menjadi sangat berharga untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Salah satu anggota DPRD Bali menekankan bahwa pengawasan ini tidak hanya tentang mencari kesalahan, tetapi juga tentang memberikan masukan konstruktif. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan jika menemukan indikasi pembangunan yang tidak sesuai standar, penggunaan material yang tidak tepat, atau adanya indikasi praktik KKN. Saluran aduan yang tersedia, baik melalui platform digital maupun kantor DPRD, harus dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Ini adalah bentuk komitmen DPRD Bali dalam melibatkan publik.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap fasilitas publik. Ketika warga terlibat dalam proses pengawasan, mereka akan lebih peduli dan ikut menjaga keberlanjutan fasilitas tersebut setelah selesai dibangun. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang mengedepankan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pembangunan fasilitas publik, Bali tidak hanya akan mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal. Ini adalah langkah maju menuju pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel, di mana setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Bali Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan memiliki banyak dimensi. Ini bisa dimulai dari tahap perencanaan, di mana warga memberikan masukan tentang kebutuhan fasilitas yang relevan. Kemudian, selama fase konstruksi, masyarakat dapat berperan sebagai “mata dan telinga” di lapangan, melaporkan setiap potensi penyimpangan, mulai dari penggunaan material yang tidak sesuai standar, keterlambatan proyek, hingga indikasi praktik korupsi.